BANTEN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengungkapkan, melalui reformasi birokrasi berdampak yang dicanangkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, pengendalian inflasi turut menekan kemiskinan ekstrim dan risiko stunting.
Ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting Provinsi Banten pada Tahun 2022 turun sebesar 4,5% menjadi 20%.
“Inflasi di Provinsi Banten masih terkendali dan di bawah angka nasional,” kata Tranggono usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/2/2023)
“Sangat penting menjaga dan mengendalikan inflasi. Memperhatikan kenaikan komoditas harga pangan khususnya beras, minyak, cabai, bawang, dan gula konsumsi,” sambungnya.
Untuk pengendalian inflasi yang berkelanjutan, tambah Tranggono, Pemprov Banten segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ketersediaan dan Stabilitas Pangan. Satgas ini akan melibatkan Kabupaten dan Kota.
Sementara, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauchid mengungkapkan, untuk kesiapan menghadapi hari besar agama khususnya Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 2023, pihaknya telah melakukan gerakan menanam cabai dan bawang merah pada bulan Januari 2023. Diharapkan, pada saat memasuki Bulan Puasa dan Idul Fitri 2023 sudah memasuki panen.
Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian mengatakan, agar Pemerintah Daerah memperhatikan pergerakan komoditas beras, minyak goreng, cabai keriting, cabai merah, dan bawang merah. Pihaknya mendorong untuk menggiatkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) agar pasokan komoditas pangan stabil.
“Inflasi saat ini mencapai 5,28% (yoy). Pemerintah mentargetkan inflasi diangka 4%, sehingga perlu kerjasama semua pihak untuk mencapainya,” tukasnya. (ali)
