TANGERANG – Aksi gebrag pintu yang diperlihatkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud di ruangan Ketua DPRD setempat menuai reaksi keras dari sejumlah pihak.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib, menyebut bila hal itu merupakan sikap arogansi yang tak pantas dilakukan oleh seorang Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, karena dapat merugikan partai dan dirinya sendiri.
“Jelas, ini akan membawa citra buruk bagi partai dan dirinya sendiri,” kata Adib, saat dihubungi wartawan, Rabu (9/8/2023).
Adib mengungkapkan, bahwa anggota DPRD seharusnya menjadi contoh baik untuk rakyat, bukan malah bersikap arogan. Anggota dewan yang arogan inilah, tegas dia, yang akan membuat kepercayaan rakyat terhadap legislatif menurun.
“Anggota DPRD ini orang terhormat, representasi wakil rakyat. Kalau melampiskan kemarahan dengan cara gebrak-gebrak gitu, representasi siapa, preman kan,” ucapnya, menyindir.
Apabila ada mentalitas di masyarakat yang seperti preman, maka tidak perlu dipertanyakan. Pasalnya, Anggota DPRD yang sejatinya wakil rakyat juga memberikan contoh seperti preman.
Ia meyakini, kalau hal itu terjadi karea tidak adanya jalinan komunikasi yang baik diantara sesama anggota DPRD, termasuk antar pimpinan.
Selain lemahnya komunikasi politik, ADIB juga beranggapan adanya rivalitas partai politik antara pihak PDIP dengan Golkar di Kabupaten Tangerang.
Meski begitu, seharusnya bisa terjalin komunikasi yang baik, tidak selayaknya orang-orang intelektual melakukan tindakan arogansi seperti preman.
“Justru, misalnya mereka ada rivalitas antara partai incumben Ketua DPRD dengan Sekjen Golkar, kan mereka memiliki jalinan komunikasi. Ini kan akibat lemahnya komunikasi politik,” terang dia.
“Saya kira memang mereka tidak punya jalinan komunikasi, sudah bertahun-tahun menjadi wakil rakyat. Semua masalah tidak harus diselesaikan dengan cara seperti itu, jadi patut disayangkan,” sambungnya.
Menurut Adib, Partai Golkar harus bertindak tegas. Semua pimpinan partai Golkar, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat harus memonitoring peristiwa ini, karena dikhawatirkan dapat merusak citra Golkar kedepannya,
Apalagi, kontestasi Politik tidak akan lama lagi akan berlangsung.
“Partai Golkar harus bertindak tegas. Bila perlu diberikan sanksi PAW, karena kalau tidak ada sanksi dikhawatirkan dapat merugikan Partai Golkar juga kedepan,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.
Sejatinya, kata dia, seorang anggota DPRD tidak boleh bersikap arogan dan semena-mena, lantaran mereka diamati, dilihat dan dinilai oleh publik.
“Dan, mereka itu (anggota DPRD) merupakan representasi dari rakyat, jadi kalau ada oknum anggota dewan bersikap arogan sama saja memberikan contoh buruk ke masyarakat,” ungkap Ujang.
Semestinya, lanjut Ujang, sekencang apapun perbedaan pendapat di dalam sidang maupun di luar sidang DPRD, harus diselesaikan dengan cara-cara yang elegan.
“Marah-marah itu bukan bagian dari solusi, justru malah akan menambah masalah,” katanya.
Dia menegaskan, sikap organisme apapun bentuknya harus dihindari, terlebih oleh seorang anggota DPRD, yang harus paham mengenai kode etik.
Oleh karena itu, dalam hal ini dia Ujang cukup menyayangkan sikap anggota dewan yang menampilkan prilaku marah-marah, hingga menggebrak pintu.
“Mereka, oknum anggota DPRD yang bersikap arogan harus meminta maaf kepada rakyat Kabupaten Tangerang. Dan tentunya, juga harus kena sanksi, ” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail saat dikonfirmasi menilai bahwa apa yang dilakukan Ketua Fraksi Golkar itu, hanyalah emosi sesaat. Diapun tidak akan mempermasalahkan persoalan tersebut.
” Tidak apa-apa. Mungkin itu kelepasan karena ada ketidakpuasan,” singkat Kholid, yang tak ingin membesar-besarkan. (Gus) http://katanya.co.id
