TANGERANG, (KT) – Kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng dan PT Tangerang Nusantara Global (TNG), dianggap lemah dan buruk.
Hal itu disampaikan oleh Ibnu Jandi, seorang pengamat senior di Tangerang, saat melakukan aksi unjuk rasa berdua dengan sang isteri, didepan Halaman Puspemkot Tangerang, Kamis (28/3/2024).
Ya, Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, kembali menyuarakan kritiknya.
Kali ini, ia menyoroti kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng dan PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang dianggap kurang optimal.
Dalam orasinya, ia meminta tanggung jawab Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang atas buruknya managemen yang diakibatkan dari lemahnya kinerja para petinggi di dua Perusahaan Daerah tersebut.
“Sekretaris Daerah harus bertanggungjawab atas lemahnya kinerja petinggi di dua BUMD tersebut dan melakukan reorientasi organisasi di Perumda Tirta Benteng,” ungkapnya.
Dia menekankan pentingnya Perumda Tirta Benteng untuk memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta guna meningkatkan nilai bisnis.
“Jangan hanya dari warga saja, kembangin tuh ke pihak-pihak swasta agar ada nilai bisnis yang bisa diperoleh,” tegas dia, memberi masukan.
Tak hanya itu, Jandi juga mendesak agar seleksi jabatan Direktur Umum dapat segera dibuka kembali. Pasalnya, saat ini jumlah pelanggan Perumda Tirta Benteng sudah hampir menembus 100 ribu.
Menariknya, Jandi juga membeberkan persoalan pelik yang tengah dihadapi oleh Perumda Tirta Benteng.
Yaitu, persoalan hutang kepada Perumda Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang nilainya mencapai hingga Rp 22 Miliar.
Menurutnya, hutang tersebut dilatarbelakangi karena adanya pembelian air curah dari Perumdam Tirta Kerta Raharja untuk memenuhi pelanggan Perumda Tirta Benteng yang merupakan peralihan aset (pelanggan) yang mencapai 20 ribu pelanggan pada 2021 lalu.
“Bayar itu utangnya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” sindir Jandi.
Selain Perumda Tirta Benteng, pada kesempatan tersebut, Ibnu Jandi turut juga menyoroti kinerja PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karenanya, Jandi pun meminta Pemkot Tangerang untuk mengambil alih manajemen yang saat ini dikelola oleh PT TNG.
Serta mempertanggungjawabkan penyertaan modal perusahaan (PMP) yang diberikan oleh Pemkot Tangerang kepada masyarakat.
“Untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Tangerang saja tidak ada. Lalu buat apa dipertahankan, Pemkot Tangerang harus bertindak jangan diam saja karena ini menyangkut APBD yang berasal dari uang rakyat,” terangnya.
“PMP ini harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Tangerang. Kenapa harus dilakukan, tujuannya adalah agar masyarakat tahu kinerja dari pejabat-pejabat yang duduk di BUMD dalam menjalankan tugasnya,” tambah dia.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. Adapun jawaban atau tanggapan pihak terkait nantinya dapat ditayangkan di pemberitaan selanjutnya (running). (Red)
